Cara Dapat Bantuan BLT Bagi Pengusaha Mikro dan Karyawan Tetap 

Apa itu BLT? BLT adalah kependekan dari Bantuan Langsung Tunai. Ini merupakan program pemerintah Republik Indonesia untuk lapisan masyarakat tertentu dalam bentuk dana tunai. Di tahun 2020, bantuan BLT diselenggarakan oleh pemerintah RI untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi yang terjadi akibat penyebaran virus COVID-19 yang berlangsung tak hanya di Indonesia, tapi secara global. Pandemi ini memiliki dampak di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Pemerintah pun menyediakan BLT untuk beberapa kalangan. Di antaranya adalah BLT UMKM dan BLT BPJS Ketenagakerjaan. Kapan BLT ini cair dan apa perbedaan antara keduanya? 

BLT Cair di Tahun 2020 dan 2021

Secara ekonomi, para pegiat usaha mikro kecil dan menengah banyak yang terkena dampaknya. Tak sedikit wirausaha yang harus menutup bisnisnya, atau setidaknya harus memberhentikan beberapa pekerjanya karena modal dan pemasukan yang tidak mencukupi. Untuk menghindari semakin banyak UMKM yang tutup, maka pemerintah menyelenggarakan BLT UMKM pertama kali di bulan Agustus 2020. Tahap kedua BLT UMKM diselenggarakan pada bulan Oktober hingga November 2020. Setiap orang yang telah terdaftar mendapat bantuan dana Rp 2.4 juta. 

Program ini dianggap sukses karena antusias yang besar dari pelaku UMKM, tetapi belum bisa mencapai target pemerintah. Karena itu diadakan kembali di tahun 2021. Lalu bagaimana dengan lapisan masyarakat lain yang tidak memiliki usaha? Pemerintah juga menyelenggarakan BLT BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2020. Memiliki tujuan yang sama dengan BLT UMKM, yaitu untuk mendukung masyarakat di masa pandemi. Siapa yang bisa mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan? Penerimanya adalah anggota BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta. Dana BLT BPJS Ketenagakerjaan dari tahun 2020 juga masih tersisa, karena itu program dilanjutkan kembali pada tahun 2021. Lalu bagaimana cara daftar BLT dan apa saja syaratnya? 

Cara Daftar BLT UMKM

Untuk BLT UMKM, cara pendaftarannya bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu online dan offline. Cara daftar BLT online tentu jauh lebih praktis dan hemat waktu, biaya dan energi. Tetapi tidak semua dinas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di tingkat kabupaten dan kota, sebagai pihak penyelenggara, siap dengan layanan ini. Karena itu ada beberapa wilayah yang harus mendaftarkan diri secara offline dengan mendatangi langsung dinas yang bersangkutan. 

Cara mendaftar online maupun offline adalah mengisi formulir pengajuan yang sama dan harus menyiapkan dokumen yang sama pula. Syaratnya adalah pemohon berstatus kewarganegaraan sebagai WNI, memiliki KTP resmi dan bukan dalam bentuk fotokopi atau resi, memiliki usaha mikro yang aktif, tidak sedang mendapat kredit modal usaha dari bank, dan tidak berstatus sebagai PNS, TNI, POLRI, atau bekerja di BUMN maupun BUMD. Untuk melengkapi daftar BLT UMKM, data yang harus diisi adalah nama lengkap, alamat tempat tinggal, nomor telepon aktif yang mudah dihubungi, Nomor Induk Kependudukan yang sesuai dengan KTP, nomor Kartu Keluarga, dan bidang usaha. Jika sudah terisi, maka pemohon bisa mengecek statusnya apakah sudah masuk ke dalam daftar penerima BLT UMKM 2021 di situs resmi BRI atau BNI. Pendaftaran masih dibuka hingga 28 Juni 2021. 

Daftar BLT BPJS 2021

Penyelenggara BLT BPJS Ketenagakerjaan adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Di tahun 2020, dana yang diterima adalah Rp 1.2 juta per orang. Sementara di tahun 2021, dana yang diterima adalah Rp 600 ribu. Bantuan 600 ribu ini ditujukan bagi pihak yang telah terdaftar sebagai penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan tetapi belum mendapatkannya di tahun 2020. Di tahun 2021, ditargetkan ada 48.965 orang yang menerima BLT BPJS Ketenagakerjaan. 

Syarat untuk mendapatkan bantuan BLT ini adalah pemohon merupakan WNI yang bisa dibuktikan dengan NIK di KTP, masih aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran sesuai dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan, bekerja sebagai karyawan atau buruh, memiliki rekening bank yang masih aktif, tidak termasuk penerima Kartu Prakerja, dan bukan bekerja sebagai karyawan BUMN, BUMD, dan PNS.